Weblogs Mahasiswa AMIK MBP Medan

28 Januari 2010 adalah hari berakhirnya program kerja 100 hari pemerintahan Sby Boediono. Berakhirnya program kerja 100 hari pemerintahan Sby Boediono banyak sekali di warnai dengan berbagai aksi Demonstrasi. Demonstrasi ini di lakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang terdapat di Indonesia, Masyarakat, Buruh dan juga golongan-golongan atau kelompok-kelompok.

Bukan hanya di ibu kota demonstrasi itu terjadi, namun di bergabai daerah atau kota lain juga terdapat banyak aksi demonstrasi, namun demonstrasi yang terbanyak terjadi di pusat ibu kota indonesia. Aksi demonstrasi selalu menimbulkan kekacauan dan banyak membuat kerugian bagi masyarakat, diri sendiri maupun aparat keamanan. Kerusuhan antar para demonstran dan aparat keamanan ini sudah tidak dapat di elakkan lagi, pasti setiap ada aksi demonstrasi terdapat juga kerusuhan aparat keamanan dan para demonstran.

Para demonstrasi dari berbagai kalangan sengaja memperingati 100 hari pemerintahan sby boediono karena mereka mersa sby boediono telah gagal melaksanakan tugas maupun mewujudkan program-program yang telah di rencanakan dalam masa 100 hari pemerintahan sby boediono dan banyaknya kasus-kasus dan permasalahan yang terjadi di Indonesia belum dapat terselesaikan mengingat waktu kasus maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi sudah lama berlangsung. Dilain pihak, banyak tokoh politik menyampaikan pandangan mereka bahwa program 100 hari pemerintahan sby boediono sudah berjalan dengan baik, meskipun ada program-program yang belum sepenuhnya berhasil di lakukan, namun semua itu telah berjalan. Para tokoh politik mengatakan ” Dalam mewujudkan program 100 hari pemerintahan sby boediono, tidak akan mungkin semua program-program itu langsung dapat di wujudkan dalam masa 100 hari, namun program itu sedikit demi sedikit melangkah dan harus tetap berjalan hingga akhirnya nanti sampai terwujud apa yang menjadi tujuannya”. Aksi demonstrasi ini membuat SBY sebagai presiden RI angkat bicara. Beliau mengatakan “Boleh demonstrasi asalakan tidak membuat kerusuhan harus tetap mematuhi peraturan yang ada. Jangan sampai aksi demonstrasi ini membuat perpecahan di negara kita sendiri,  apalagi jika berita ini sampai terdengar di negara-negara asing, maka kesempatan ini akan di manfaatkan oleh mereka”.

Kita sebagai mahasiswa, meskipun kita tidak ikut melakukan aksi demonstrasi dalam memperingati 100 hari pemerintahan sby boediono pasti kita mempunyai pandangan tersendiri terhadap apa yang telah kita lihat. Apa yang memang benar-benar harus kita lakukan untuk bangsa kita ini….???

Wakil Presiden Boediono memprediksi bisa terjadi kegagalan kedua demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia kini jangan sampai menjadi industri pansus.

Hal ini terkait dengan persoalan-persoalan kekinian yang dinilai tidak efektif, yang hampir sama dengan kejadian pada tahun 1950 hingga 1957 saat diperlakukan demokrasi terpimpin.

Hal ini dikatakan oleh Ketua I Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kamrussamad, saat memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Wapres Boediono di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/1/2010).

“Dengan kondisi seperti sekarang, Pak Wapres mengkhawatirkan jangan sampai negara ini menjadi industri pansus. Apapun dipansuskan,” ujar Kamrussamad menirukan ucapan Boediono.

Kamrus mengungkapkan, Boediono khawatir dengan demokrasi di Indonesia yang mulai mengarah pada kegagalan demokrasi yang kedua. Kata Boediono, demokrasi pada tahun 1950 hingga 1957 sangat liberal, dimana kebijakan ekonomi tidak efektif dan mengarah pada delegitimasi pemerintahan. Keadaan saat ini pun dinilainya banyak kebijakan yang tidak efektif, dan muncul adanya upaya delegitimiasi.

“Pak Wapres memberi respon terhadap perekmbangan demokrasi sekarang ini. Menurut Wapres demokrasi kita akan mengalami kegagalan kedua. Kegagalan pertama terjadi pada tahun 1950-1957 saat diperlakukan demokrasi terpimpin,” ucap Kamrussamad.

Kendati demikian, Boediono tidak mengungkapkan lebih rinci kasus yang menjadi indikasi munculnya kekhawatiran akan adanya kegagalan demokrasi yang kedua.